Download eBook Islam

Fatwa: Menentukan Awal Ramadhan

Segala puji hanya bagi Allah dan semoga shalawat dan salam   dilimpahkan kepada (Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam ) yang tidak ada nabi setelahnya.

Amma ba’du,

Majelis al-Majma’ af-Fiqhi al-lslami dalam pertemuan keempat yang telah diadakan di kantor al-Amanah al-‘Amah (Kantor Pusat) Liga Muslim Dunia (Rabithah al-Alam al-lslami) di Makkah Mukarramah antara tanggal 7-17 Rabi’ul Awal 1401 H membahas satu surat dari Jum’iyah ad-Dakwah al-lslamiyah (organisasi dakwah Islam) di Singapura tertanggal 16 Syawal 1399 H bertepatan dengan tanggal 8 Agustus 1979 M.

Surat ini ditujukan kepada Konsul Kedutaan Kerajaan Saudi Arabia di Singapura. Isinya adalah telah terjadi perbedaan pendapat antara organisasi dakwah ini dengan Majelis Islam di Singapura pada masalah permulaan dan akhir bulan Ramadhan (tahun 1399 H bertepatan dengan tahun 1979).

Jum’iyah (organisasi Islam) ini memandang awal dan akhir bulan Ramadhan dimulai dengan dasar melihat hilal (ru’yah syar’iyyah) sesuai dengan keumuman daiil-dalil syariat. Sedangkan Majelis Islami (Majelis Ulama) di Singapura memandang awal dan akhir Ramadhan ditentukan dengan hisab falak. Mereka beralasan dengan pernyataan, bahwasanya negara-negara di wilayah Asia langitnya terhalangi awan -dan khususnya-Singapura. Tempat-tempat untuk melihat hilal mayoritas tidak bisa dipakai ru’yah. Ini termasuk udzur yang tidak bisa dihindari. Oleh karena itu wajib menentukannya dengan cara hisab.

Setelah anggota Majelis al-Majma’ al-Fiqh al-lslami melakukan penelitian lengkap terhadap masalah ini dalam perspektif nash-nash syariat, maka Majelis al-Majma’ ai-Fiqh al-lslami menetapkan dukungannya kepada organisasi dakwah Islam pada pendapatnya karena jelasnya dalil-dalil syariat seputar hal itu.

Demikian juga menetapkan permasalahan ini yang ada di tempat-tempat seperti Singapura dan sebagian wilayah Asia, dan lainnya, yang langitnya banyak terhalangi hal-hal yang menghalangi ru’yah, maka kaum musiimin di wilayah-wilayah ini dan yang sepertinya untuk mengambil keputusan negara Islam yang bersandar kepada ru’yah mata dalam melihat hilal tanpa menggunakan hisab dengan segala bentuknya yang mereka percayai. Itu semua sebagai pengamalan sabda Rasulullah:

صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ، وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلاثِينَ

Berpuasalah kalian kerena melihatnya dan beridul fithri-lah kalian karena melihatnya, apabila kalian terhalangi darinya maka sempurnakanlah jumlahnya tiga puluh.

Dan sabda beliau shallallahu ‘alaihi wasallam yang lainnya:

لا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوُا الْهِلالَ أَوْ تُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوُا الْهِلالَ أَوْ تُكْمِلُوا الْعِدَّةَ

Janganlah  berpuasa hingga melihat hilal atau sempurnakan jumlah bulan dan jangan berhari raya hingga melihat hilal atau menyempurnakan bulan.

Serta hadits-hadits yang semakna dengannya. [Selengkapnya …]

Penjelasan MUI Tentang BPJS

KEPUTUSAN KOMISI B 2
MASAIL FIQHIYYAH MU’ASHIRAH
(MASALAH FIKIH KONTEMPORER)
IJTIMA’ ULAMA KOMISI FATWA SEINDONESIA V TAHUN 2015
Tentang
PANDUAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DAN BPJS KESEHATAN

A. DESKRIPSI MASALAH

Kesehatan adalah hak dasar setiap orang, dan semua warga negara berhak mendapatkan pelayanan kesehatan. Dengan mempertimbangkan tingkat urgensi kesehatan termasuk menjalankan amanah UUD 1945, maka Pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah telah melakukan beberapa upaya untuk meningkatkan kemudahan akses masyarakat pada fasilitas kesehatan. Di antaranya adalah dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN) dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS).

Memperhatikan program termasuk modus transaksional yang dilakukan oleh BPJS—khususnya BPJS Kesehatan—dari perspektit ekonomi Islam dan fikih muamalah, dengan merujuk pada Fatwa Dewan Syari’ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan beberapa literatur, tampaknya bahwa secara umum program BPJS Kesehatan belum mencerminkan konsep ideal jaminan sosial dalam Islam, terlebih lagi jika dilihat dari hubungan hukum atau akad antar para pihak.

Dalam hal terjadi keterlambatan pembayaran Iuran untuk Pekerja Penerima Upah, maka dikenakan denda administratif sebesar 2% (dua persen) per bulan dari total iuran yang tertunggak paling banyak untuk waktu 3 (tiga) bulan. Denda tersebut dibayarkan bersamaan dengan total iuran yang tertunggak oleh Pemberi Kerja. Sementara keterlambatan pembayaran Iuran untuk Peserta Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja dikenakan denda keterlambatan sebesar 2% (dua persen) per bulan dari total iuran yang tertunggak paling banyak untuk waktu 6 (enam) bulan yang dibayarkan bersamaan dengan total iuran yang tertunggak.

B. RUMUSAN MASALAH

Dari deskripsi di atas timbul beberapa masalah sebagai berikut:

  1. Apakah konsep dan praktik BPJS Kesehatan yang dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan telah memenuhi prinsip syariah?
  2. Jika dipandang belum telah memenuhi prinsip syariah, apa solusi yang dapat diberikan agar BPJS Kesehatan tersebut dapat memenuhi prinsip syariah?
  3. Apakah denda administratif sebesar 2% (dua persen) per bulan. dari total iuran yang dikenakan kepada peserta akibat terlambat membayar iuran tidak bertentangan dengan prinsip syariah?

C. KETENTUAN HUKUM DAN REKOMENDASI [Selengkapnya …]

Hukum Membeli Saham Perusahaan

Keputusan Keempat

TENTANG HUKUM MEMBELI SAHAM PERUSAHAAN
DAN LEMBAGA KEUANGAN
Apabila Ada dalam Sebagian Muamalahnya Mengandung Riba

 

Segala puji hanya milik Allah, shalawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Nabi yang tiada nabi setelahnya, yaitu pemimpin sekaligus nabi kita, Muhammad, dan kepada keluarga, dan sahabatnya.

Amma ba’du,

Bahwasannya anggota rapat Majlis al-Majma’ al-Fiqh di bawah Rabithah Alam Islami (Liga Muslim Dunia) pada konferensi ke-14 yang diadakan di kota Makkah al-Mukarramah, dimulai dari hari Sabtu tanggal 20 Sya’ban 1415 H yang bertepatan dengan tanggal 21 Januari 1995 M, telah membahas permasalahan ini dan kemudian menghasilkan keputusan berikut:

  1. Berdasarkan pada hukum dasar dalam perniagaan adalah halal dan mubah, maka mendirikan suatu perusahaan publik bersaham yang bertujuan dan bergerak dalam hal yang mubah adalah dibolehkan menurut syariat.
  2. Disepakati keharaman ikut serta menanam saham pada perusahaan-perusahaan yang tujuan utamanya diharamkan, misalnya bergerak dalam transaksi riba, atau memproduksi barang-barang haram, atau memperdagangkannya.
  3. Tidak dibolehkan bagi seorang Muslim untuk membeli saham perusahaan atau lembaga keuangan yang pada sebagian usahanya menjalankan praktik riba, sedangkan ia (pembeli) mengetahui tentang hal itu.
  4. Bila ada seseorang yang terlanjur membeli saham suatu perusahaan, sedangkan ia tidak mengetahui bahwa perusahaan tersebut menjalankan transaksi riba, lalu pada kemudian hari ia mengetahui hal tersebut, maka ia wajib untuk keluar dari perusahaan tersebut.

[Selengkapnya …]

Tulisan Terakhir

RSS Soal Jawab Agama Islam

RSS Doa dan Dzikir